KEBIJAKAN TATA KELOLA PERIKANAN BERKELANJUTAN MULAI DIBERLAKUKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKP). Kebijakan itu untuk mendukung upaya strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Keduanya telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dan mulai diberlakukan pada tanggal 9 Januari 2015. Hal itu sebagai bentuk keseriusan KKP dalam mewujudkan komitmennya untuk menata kembali pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (19/1). Susi menuturkan, kebijakan itu yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui peraturan nomor : 1/PERMEN-KP/2015. Sedangkan peraturan kedua yakni nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). “Setiap orang, baik perorangan maupun korporasi diharapkan dapat mematuhi kedua peraturan ini, dan akan ada tindakan tegas dari pemerintah jika terbukti melakukan pelanggaran. Nantinya, kebijakan ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan lebih lanjut “, ungkap Susi. Dalam peraturan nomor 1, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni Lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, Kepiting di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm. “Pembatasan penangkapan ini dilakukan karena keberadaan dan ketersediaan ketiga spesies itu telah mengalami penurunan yang drastis. Hal ini juga dimaksudkan untuk restocking ekosistem ketiga spesies tersebut “, ujar Susi. Susi menambahkan, ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya. Berdasarkan hasil penelitian, spesies pada ukuran yang boleh ditangkap tersebut harus sudah dewasa dan pernah minimum sekali bertelur atau memijah. Pengaturan ini penting dilakukan dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha penangkapan ketiga spesies itu. Bila penangkapan tidak dikendalikan dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan. “Oleh karena itu, terdapat kewajiban bagi orang yang menangkap lobster, kepiting dan rajungan bertelur dalam keadaan hidup untuk melepaskannya ke laut”, kata Susi. Sedangkan dalam peraturan nomor 2, ditetapkan ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Trawls atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alat penangkapan ikan trawls dan seine nets yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sementara itu, peraturan nomor 2 ini penting dilakukan mengingat makin menipisnya kondisi sumberdaya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumberdaya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap-lebih (overfishing) untuk beberapa spesies ikan demersal. Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil. Selain konsumsi BBM yang tinggi, kekurangan alat tangkap pukat ini adalah selektivitas yang rendah, yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (by catch). Tingginya tangkapan sampingan ini tentu dapat merusak kelestarian sumberdaya. Begitu pula kondisi Laut Jawa yang juga sudah semakin mengalami overfishing, khususnya udang dan pelagis kecil. Selain masalah ekologis, penggunaan pukat tarik juga sering menimbulkan konflik sosial antar nelayan. Pasca otonomi daerah, semakin banyak nelayan yang memodifikasi alat tangkapnya menjadi alat tangkap yang mirip dengan prinsip kerja trawl. Sejak saat itu, eksploitasi terhadap sumberdaya ikan terjadi secara besar-besaran dan konflik antar nelayan juga terus terjadi, baik di laut Jawa maupun wilayah perairan lainnya. Apa yang terjadi sebelum dikeluarkannya Kepres Nomor 39 Tahun 1980 akhirnya terjadi lagi pasca reformasi. Dengan dilarangnya penggunaan pukat tarik, selanjutnya untuk menangkap ikan-ikan demersal, nelayan didorong untuk menggunakan beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang dikelompokan menjadi tiga jenis. Pertama, kelompok API perangkap seperti bubu, setnet dan jermal. Kedua, kelompok API jaring lingkar seperti trammel net dan liong bun. Kemudian ketiga, kelompok API pancing seperti pancing rawai dasar dan pancing ulur. KKP memiliki komitmen yang serius untuk menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumberdaya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin. Komitmen ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ke depan semua WPP-RI akan dikelola secara lebih serius dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pembatasan fishing capacity melalui pengaturan jumlah armada atau hari penangkapan. Kedua, pengaturan “time & spatial closure” untuk memberikan kesempatan bagi spesies target pulih, serta ketiga adalah pengaturan selektivitas alat tangkap. Jakarta, 19 Januari 2015 Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Lilly Aprilya Pregiwati Narasumber : Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal KKP; Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; Asep Burhanudin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan; Ahmad Poernomo, Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi.

MENTERI SUSI : NELAYAN BERHAK MENJAGA LAUT

 
KKPNEWS-Jakarta. Dalam koferensi pers, Rabu (14/01) Menteri Susi mengatakan akan menggalakan ‘Siskamling Laut’. Penangkapan kapal-kapal pencuri akan melibatkan stakholder dari nelayan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemberantasan illegal fishing.
Menurut Menteri Susi, setiap warga negara berhak untuk menjaga wilayahnya. “Nelayan kita tidak bisa menangkap kapal pencuri itu tidak mungkin, masa kalau ada kapal yang ingin mencuri dibiarkan saja. Kan itu tidak mungkin!”, kata Susi.
Walaupun tidak ada dalam Undang-undang, menurutnya nelayan secara otomatis berhak menangkap para pencuri laut. “Misalnya, nelayan yang melihat tindakan pencurian di laut boleh melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut”, kata Susi.
Menteri Susi juga menuturkan akan mengganti bensin kapal nelayan yang berhasil menangkap kapal pencuri ikan. “Kalau perlu kita akan ganti bensin mereka yang sudah mengejar dan menangkap para pencuri laut kita”, ungkap Susi.
Seperti sebelumnya, Menteri Susi memberikan apresiasi kepada Kelompok Nelayan Jaring Puput di Tanjung Balai, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dengan semangat independen, mereka telah berhasil menangkap satu kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.
Setelah dicek dan diteliti oleh nelayan lokal, ternyata kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) yang diterbitkan pemerintah Indonesia. “Ada sejumlah dokumen perizinan yang ditemukan namun kedaluwarsa,” tambah Susi.
Kendati demikian, Susi menjelaskan nelayan tidak berhak menghakimi pelaku pencuri ikan yang ditangkapnya. Prosesnya, setelah menangkap kapal pencuri, nelayan harus menyerahkannya ke penegak hukum.
Senada dengan Menteri Susi, Asep Burhanudin selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga mengatakan bahwa nelayan boleh menangkap kapal pencuri apabila tertangkap tangan.
Hal itu juga tercantum pada KUHP pasal 11. “Setiap orang berhak menangkap tindak pidana apapun apabila tertangkap tangan dan setelah itu diserahkan kepada yang lebih berwenang”, tutur Asep.
Menteri Susi yakin seluruh stakeholders yakni KKP, TNI AL, Kepolisian, masyarakat termasuk nelayan akan berdiri tegak bersama-sama untuk menjaga wilayah laut demi menegakkan kedaulatan bangsa.
Hal ini dipertegas Kadispenal TNI AL Laksamana Manahan Simorangkir yang menyampaikan pendapatnya bahwa TNI AL siap untuk mengawal wilayah teritorial laut Indonesia. Termasuk untuk mengeksekusi keputusan hukum yang sudah bersifat incracht.

Penulis : Ilma Nurweli/Raja Haposan
Editor : Hardiansyah/Diding Sutardi

ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) , Sudah Siapkah Kita?

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta  serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Produk yang dikatagorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan kedalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkatagorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception. 

GAMBARAN UMUM AFTA 1. Lahirnya AFTA Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. 2. Tujuan dari AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI). meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade). 3. Manfaat dan Tantangan AFTA bagi Indonesia Manfaat : Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam; Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran; Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu; Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya. Tantangan : Pengusaha/produsen Indonesia dituntut terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya. 4. Jangka Waktu Realisasi AFTA KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari Inclusion List (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari Inclusion List (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodja. Tahun 2000 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL). Tahun 2001 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL). Tahun 2002 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), dengan fleksibilitas. Tahun 2003 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), tanpa fleksibilitas. Untuk ASEAN-4 (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodja) realisasi AFTA dilakukan berbeda yaitu : Vietnam tahun 2006 (masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995). Laos dan Myanmar tahun 2008 (masuk ASEAN tanggal 23 Juli 1997). Cambodja tahun 2010 (masuk ASEAN tanggal 30 April 1999). 5. Kriteria Suatu Produk Untuk Menikmati Konsesi CEPT Produk terdapat dalam Inclusion List (IL) baik di Negara tujuan maupun di negara asal, dengan prinsip timbale balik (reciprosity). Artinya suatu produk dapat menikmati preferensi tarif di negara tujuan ekspor (yang tentunya di negara tujuan ekspor produk tersebut sudah ada dalam IL), maka produk yang sama juga harus terdapat dalam IL dari negara asal. Memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin), yaitu cumulative ASEAN Content lebih besar atau sama dengan 40%. Perhitungan ASEAN Content adalah sebagai berikut :   Value of Undetermined Origin Materials, Parts of Produce + Value of Imported Non-ASEAN Material, Parts of Produce X 100%<60% FOB Price Produk harus disertai Certificate of Origin Form D, yang dapat diperoleh pada Kantor Dinas atau Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia. 6. Beberapa istilah dalam CEPT-AFTA Fleksibilitas adalah suatu keadaan dimana ke-6 negara anggota ASEAN apabila belum siap untuk menurunkan tingkat tarif produk menjadi 0-5% pada 1 Januari 2002, dapat diturunkan pada 1 Januari 2003. Sejak saat itu tingkat tarif bea masuk dalam AFTA sebesar maksimal 5%. CEPT  Produk List ·         Inclusion List (IL) : daftar yang memuat cakupan produk yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut : o    Produk tersebut harus disertai Tarif Reduction Schedule. o    Tidak boleh ada Quantitave Restrictions (QRs). o    Non-Tarif Barriers (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun. ·         Temporary Exclusion (TEL) : daftar yang memuat cakupan produk yang sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, penghapusan QRs dan NTBs lainnya serta secara bertahap harus dimasukkan ke dalam IL. ·         Sensitive List (SL) : daftar yang memuat cakupan produk yang diklasifikasikan sebagai Unprocessed Agricultural Products. Contohnya beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, dan cengkeh, serta produk tersebut juga harus dimasukkan ke dalam CEPT Scheme tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama. Contohnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand harus telah memasukkan produk yang ada dalam SL ke dalam IL pada tahun 2010, Vietnam pada tahun 2013, Laos dan Myanmar pada tahun 2015, serta Kamboja pada tahun 2017. ·         General Exception (GE) List : daftar yang memuat cakupan produk yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam CEPT Scheme dengan alas an keamanan nasional, keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta pelestarian objek arkeologi, dan sebagainya (Article 9b of CEPT Agreement). Contohnya antara lain senjata, amunisi, da narkotika. Produk Indonesia dalam GE List hingga saat ini sebanyak 96 pos tarif. 7. Beberapa Protocol/Article yang dapat dipakai untuk mengamankan produk Indonesia a.       Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List Dapat digunakan sebagai acuan untuk menarik kembali produk industri yang telah dimasukkan ke dalam IL terakhir tahun 2000 atau Last Tranche. Konsekuensi penarikan kembali suatu produk dari IL harus disertai dengan kompensasi. b.      Article 6 (1) dari CEPT Agreement Dapat digunakan sebagai acuan untuk menarik kembali produk yang telah dimaukkan ke dalam Skema CEPT-AFTA, karena adanya lonjakan impor dari negara anggota ASEAN lainnya yang menyebabkan atau mengancam kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri. c.       Protocol on Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products. Dapat digunakan sebagai acuan untuk memasukkan produk yang diklasifikasikan ke dalam Highly Sensitive (seperti beras dan gula bagi Indonesia).  8. Jadwal Penurunan dan atau Penghapusan Tarif Bea Masuk          a. Inclusion List   Negara Anggota AFTA Jadwal Penurunan/Penghapusan ASEAN -6 Tahun 2003 : 60% produk dengan tarif 0% Tahun 2007 : 80% produk dengan tarif 0% Tahun 2010 : 100% produk dengan tarif 0% Vietnam Tahun 2006 : 60% produk dengan tarif 0% Tahun 2010 : 80% produk dengan tarif 0% Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0% Laos dan Myanmar Tahun 2008 : 60% produk dengan tarif 0% Tahun 2012 : 80% produk dengan tarif 0% Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0% Kamboja Tahun 2010 : 60% produk dengan tarif 0% Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0%         b. Non Inclusion list §  TEL harus dipindah ke IL §  GEL dapat dipertahankan apabila konsisten dengan artikel 9 CEPT Agreement, yaitu untuk melindungi : §  Keamanan Nasional §  Moral §  Kehidupan Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan dan kesehatan §  Benda-benda seni, bersejarah dan purbakala

http://aliwardanapanggabeancenter.blogspot.com

mung pujanarko: Silent Majority dan Floating Mass

mung pujanarko: Silent Majority dan Floating Mass: Sebagai pelajar ilmu komunikasi massa,  harus mempelajari lebih dalam tentang massa itu sendiri. Massa, publik, rakyat secara singkat adalah...

stingray wallet quality eksport: DOMPET PRIA KULIT PARI MOTIF COOOL !!!

stingray wallet quality eksport: DOMPET PRIA KULIT PARI MOTIF COOOL !!!: Dompet Pria Kulit Ikan Pari Motif Naga-rp 250.000 Dompet pria kulit ikan pari motif zebra-250.000

Breakbeat Special Party Happy New Year 2015

http://www.mediafire.com/view/2folhqk7x720ngg/Apri%5BN%5DaLdy™%20-%20Breakbeat%20Special%20Party%20Happy%20New%20Year%202015.mp3

Bresk Beat Special Road to Party ew Year 2015

undefined