KKP Ingin Masyarakat Pesisir dan Nelayan Banyak Duit

Jakarta, HanTer - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung program kerja komersialisasi sektor kelautan dan perikanan. Program kerja itu, lebih ditujukan pada kelompok, masyarakat pesisir atau dalam hal ini nelayan yang menjadi target program penanggulangan kemiskinan. Kongkrit dari program komersialisasi, ada sinergi dari efektivitas lembaga keuangan terutama di pedesaan dengan peningkatan nilai tambah.

“Lembaga keuangan, bisa statusnya koperasi. Pemerintah pusat lebih banyak intervensi, sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat sampai pada penciptaan nilai tambah,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT), Gellwyn Jusuf, di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

KKP tidak terpaku pada satu atau dua program saja, tetapi beragam. Misalkan, program bantuan kapal Inka Mina yang sempat jadi pro dan kontra. Program tersebut akhirnya dihentikan, mengingat kegiatan pengoperasian sampai dengan pengadaan terus bermasalah di lapangan.

Hasil rapat DJPT dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, akhirnya muncul kesepakatan merealisasikan program 1.000 Kampung Nelayan.

Program tersebut, sebetulnya tidak berbeda jauh dengan Program Kehidupan Nelayan (PKN). Tetapi hal yang lebih mengena, yakni pada pendanaan yang triple track.

Pertama, KKP akan menindaklanjuti program pendanaan dari anggaran 12 kementerian atau lembaga negara. Selain itu, program 1.000 Kampung Nelayan juga akan disinergikan dengan alokasi dana desa (ADD). Pemerintahan saat ini, telah mengalokasikan anggaran khusus ADD pada APBN 2015 sebesar Rp9,1 triliun.

“Kami akan minta dana Rp1 milyar per desa. Track ketiga, KKP akan melanjutkan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan. Dari triple track (pendanaan), kita bisa wujudkan 1.000 kampung nelayan sampai lima tahun ke depan. Target minimal, satu tahun kami bisa bangun 100 (kampung) dulu,” ungkapnya.

Selama rapat, Susi menurut Gellwyn, mengarahkan program pengentasan kemiskinan pada delapan juta penduduk di beberapa daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah kelompok nelayan dan masyarakat pesisir. Program pengentasan kemiskinan harus mengutamakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“By name, by address, ada datanya lengkap di BPS (Biro Pusat Statistik),” ungkapnya.

Kebijakan fiskal yang diterapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), secara simultan akan mempercepat program pengentasan kemiskinan. Dari situ, Kemenkeu bisa menyalurkan bantuan kepada delapan juta masyarkat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“(Kemenkeu) bisa menyalurkan dulu kepada delapan juta penduduk, mereka juga kelompok buruh yang tidak punya kapal (penangkapan ikan). (Penyaluran bantuan) untuk kelompok yang hampir miskin. Artinya, ketika ada sedikit saja kenaikan harga gula, beras, minyak, mereka langsung jatuh miskin,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Susi mengaku, tidak peduli dengan kritikan di luar KKP, yang meragukan kemampuan dan kompetensinya. Sebaliknya, ia justru mengajak pihak tertentu untuk terlibat dalam upaya pembenahan sektor kelautan dan perikanan termasuk illegal fishing.

“Kalau mereka bisa memperlihatkan kesombongan, mengapa tidak ikut membenahi. Tetapi, kalau hanya berkoar-koar, dan ngomong doang, buat apa?.” tegas Susi usai menjalani Serah Terima Jabatan di Gedung Mina Bahari III.

Esensi dari pembenahan sektor perikanan dan kelautan, Susi mengaku tidak muluk-muluk. Ia konsisten akan meneruskan program yang sudah dirintis menteri sebelumnya. Hal yang paling esensial dan harus segera dibenahi dalam rentang waktu tiga bulan yakni kinerja ekspor, dan illegal fishing.

“Kami akan menganalisa alat tangkap, sehingga bisa mendapatkan (ikan tangkapan nelayan) secara maksimum. Potensinya kan ada,” paparnya.

Upaya pembenahan dibarengi dengan sistem keja yang bagus. Selain itu, semua perangkat kerja di KKP akan berjalan dalam sistem yang berorientasi pada bisnis.

Semua perangkat kerja bermuara pada komersialisasi sektor perikanan dan kelautan. MKP juga akan mengedukasi nelayan untuk berpola pikir komersial. Secara simultan, MKP sudah mengumpulkan berbagai data terkait illegal fishing.

“Bukan hanya data illegal fishing, tetapi juga mengenai bantuan kapal dan lain sebagainya. Masyarakat bisa akses (informasi).” tutup Susi.
(Barliana Siregar)