RAKORNAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2015

Pengalaman menunjukkan bahwa selama periode 2011-1015, banyak permasalahan dan persoalan yang ditemukan di lapangan terkati dengan proses pemberian bantuan, seperti terjadinya exclussion error maupun inclusion error, dan masalah-msalah lainnya, seperti: bantuan yang dibagi rata, bantuan yang dikurangi dan lain-lain.  Terkait dengan persoalan ini, maka pada Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan tahun 2015 perlu dicarikan suatu solusi bagaimana mengatasi persoalan yang ada, sehingga persoalan yang sama tidak terulang lagi. 

Hal tersebut diatas merupakan salah satu point penting yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:  Puan Maharani saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja''far serta Menteri Sosial : Khofifa Indar Parawansa, sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini.

Tema Rapat Koordinasi Nasional ini yaitu “MELALUI KOORDINASI NASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KITA TINGKATKAN SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH MENUJU AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN”. Adapun peserta Rapat Koordinasi ini adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah (Gubernur, Walikota-Wakil Walikota/Bupati-Wakil Bupati), masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, BAPPEDA dan  Dinas Sosial (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

DOWNLOAD MATERI RAKORNAS :

1. Kewenangan Kementerian Sosial dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Khofifa Indar Parawansa - Menteri Sosial RI
2. Verifikasi dan Pendataan Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan - Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA – Ketua Komisi VIII DPR-RI
3.   Nawacita - Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
4. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 - BPS
5. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Miskin – KEMENDAGRI
6. Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) – TNP2K
7. Program dan Kebijakan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kaitannya dengan Verifikasi dan Validasi Data – Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI
8. Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI.
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin
10. Sistem Verifikasi dan Validasi Berbasis Komunitas - Kabadiklitkesos Kementerian Sosial RI
11. Kebijakan Pengawasan Verifikasi dan Validasi Data - Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 
12. Pendataan Non Register - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI
13. Program dan Kebijakan Badiklitkesos - Kabadiklitkesos Kementerian Sosial RI
14. Ekspos Data TNP2K - TNP2K
15. Hasil Kesepakatan Rakornas Verifikasi & Validasi Data Kemiskinan 2015